ariefwibowo.net, Tangerang (13/11) – Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Namun, ia mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang agar mengantisipasi dampak kebijakan tersebut, khususnya terhadap kesejahteraan pegawai dan kemampuan fiskal daerah.

Kebijakan yang disepakati pemerintah pusat bersama DPR RI pada 6 November 2026 tersebut mencakup PPPK lintas profesi, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan lainnya. Pelaksanaannya direncanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Menurut Arief, peningkatan status kepegawaian tersebut merupakan langkah positif dalam memberikan kepastian jenjang karier dan pengakuan terhadap pengabdian para PPPK. Meski demikian, perubahan status harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pegawai.
“Peningkatan status PPPK dari paruh waktu menjadi penuh waktu ini perlu kita sambut baik. Artinya, ada ruang bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan terhadap status kepegawaiannya di tingkat yang lebih baik. Namun, kami berharap peningkatan status ini juga sejalan dengan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (13/11/26).
Ia menjelaskan, Kota Tangerang memiliki pengalaman yang perlu menjadi perhatian bersama. Sebelumnya, terdapat pegawai yang setelah beralih status menjadi PPPK penuh waktu justru mengalami penurunan tingkat kesejahteraan dibandingkan ketika masih berstatus tenaga harian lepas (THL).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak kembali terjadi dalam penerapan kebijakan terbaru. Sebab, peningkatan jenjang kepegawaian semestinya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja, bukan justru sebaliknya.
“Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, tentu tidak logis ketika status kepegawaian seseorang meningkat, tetapi tingkat kesejahteraannya justru menurun. Hal ini perlu diantisipasi sejak awal karena akan berdampak pada motivasi kerja dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Catatan kedua, Arief meminta agar kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak semakin membebani ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Mengingat kondisi fiskal daerah yang cukup ketat, diperlukan kejelasan mengenai skema pembiayaan serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami berharap perubahan status ini tidak menambah beban belanja pegawai di APBD. Kalau kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, tentu kami berharap skema pembiayaannya juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemkot Tangerang untuk segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh kejelasan teknis terkait mekanisme pengangkatan, pemenuhan hak pegawai, serta skema pembiayaannya.
Hal tersebut dinilai penting agar seluruh konsekuensi kebijakan dapat diperhitungkan secara matang, terutama dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 yang saat ini tengah berlangsung antara Pemkot Tangerang dan Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang.
“Dua catatan ini perlu ditindaklanjuti oleh Pemkot untuk mendapatkan konfirmasi, kejelasan, dan validasi kebijakan secara lebih teknis dan detail. Harapannya, perubahan status ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para pegawai, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tanpa mengganggu kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
Arief Wibowo Dewan Pilihan Tangerang
Ikuti juga channel media saya
Instagram : https://www.instagram.com/ariefwibowo83
TikTok : https://www.tiktok.com/@ariefwibowo.83
Facebook : https://www.facebook.com/bang.ariefwibowo
Youtube : https://www.youtube.com/@TalkArief
Saluran WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029VbAVBl5GzzKZL3H8JS2E
0 Comments